Jumat, 18 Maret 2011
KAUM MISKIN VERSUS KETIDAKADILAN
Potret rakyat miskin menjadi bagian gambaran kehidupan bangsa Indonesia. Ketidakadilan menjadi bagian sisi kehidupan mereka dalam menjalani dan menopang hidup sehari – hari. Janji – janji kesejahteraan secara merata tinggal sebuah janji manis yang seakan dilupakan begitu saja. Kebijakan – kebijakan yang di buat seakan mempersulit hidup bukannya memperbaiki menjadi lebih baik.
Lihatlah kondisi masyarakat yang kurang mampu di negara ini. Pelayanan kesehatan dan pendidikan seolah barang mewah yang sulit di raih oleh mereka. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik orang – orang miskin harus berduit baru di layani dengan baik. Inilah lukisan yang terjadi di berbagai rumah sakit di daerah – daerah dimana kaum miskin tidak mendapatkan pelayanan yang bagus melainkan di layani apa adanya.
Pendidikanpun seperti itu kaum miskin yang tidak berduit mungkin di biayai atau di gratiskan hanya sampai tahap SMP sedangkan pendidikan selanjutnya tanpa uang binasalah mereka. Kebijakan yang wajib belajar hanya sampai sembilan tahun tidak menjamin kemajuan kehidupan anak – anak miskin karena lapangan pekerjaan lebih banyak menyerap minimal lulusan – lulusan SMA/SMK/ sederajat.
Anggaran APBN maupun APBD seperti masih kurang maksimal di pergunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerataan ekonomi untuk menuju tujuan tunggal bangsa ini yakni kemakmuran masyarkat sungguh sulit terselenggara jika pemerintah tidak berperan optimal bagi warga negaranya. Ketidakadilan tak akan tercipta jika tidak ada kesadaran dari berbagai pihak di negara ini.
Sungguh tragis rasanya melihat warga miskin di biarkan tetap miskin dengan segala kebijakan – kebijakan yang ada. Seperti inilah dampak kapitalisasi dan liberalisasi perekonomian Indonesia. Janji pemerintah yang dulu pro rakyat seolah dilupakan begitu saja oleh pemerintah. Penghapusan total terhadap subsidi BBM yang akan dilaksanakan salah satu bukti bahwa kebijakan ekonomi negara ini bukan pro rakyat akan tetapi pro pasar. Dengan di hapusnya subsidi BBM membuka kran ketidakadilan bagi masyarakat kecil semakin membesar.
Liberalisasi ekonomi juga berdampak pada aset – aset tambang kita seolah tergadai kepada pihak asing. Sumber daya dari hasil tambang tersebut seharusnya dinikmati seluruh rakyat bukan malahan seperti sekarang dinikmati segolongan pengusaha asing dan kongkalikong dengan pejabat – pejabat daerah yang juga menikmati hasilnya. Ekspansi – ekspansi asing yang semakin mengusai sumber daya alam Indonesia untuk di komersilkan semakin menambah parahnya kondisi ekonomi kita.
Kita dapat berkaca dari berbagai kasus kaum miskin di negara ini. Mulai dari ketidakadilan dalam kasus hukum, pelayanan kesehatan kaum miskin yang buruk bahkan anak – anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah mereka sampai tahap SMA karena keterbatasan biaya. Hal ini juga semakin buruk dengan segala keserakahan – keserakahan oleh elit – elit politik di negara ini. Biaya kunjungan luar negeri yang naik, dana aspirasi yang di ajukan sampai mencapai anggaran 8,4 trilyun rupiah dan perbaikan gedung parlemen yang juga trilyunan rupiah.
Seharusnya pemerintah sadar akan tangisan – tangisan rakyat miskin dibawah mereka. Bukankah kaum miskin juga mempunyai peran hingga para anggoa parlemen dan di pemerintahan bisa duduk di kursi singgasana mereka yang empuk itu dengan gaji besar. Itupun masih di anggap kurang sepadan dengan kinerja mereka yang masih tidak menghasilakan hal nyata bagi seuruh rakyat Indonesia.
Pemerintah dan anggota parlemenlah harapan rakyat karena sebagai pengemban amanah memimpin untuk mensejahterakan mereka. Jangan buat rakyat semakin gelisah dengan tingkah laku pemerintah dan parlemen yang semakin tidak bersahaja terhadap rakyat. Buanglah keserakahan dan urusan kepentingan pribadi untuk memajukan bangsa ini dengan sungguh – sungguh. Rakyat butuh kepastian yang nyata untuk kehidupan masa depan meraka yang lebih baik bukan kegamangan yang membuat mereka semakin terpuruk dalam lingkaran kemiskinan mereka.
Inilah tugas kita bersama menciptakan keadilan yang dinikmati seluruh elemen bangsa. Menuju cita – cita kemuliaan negara, bangsa dan seluruh rakyat Indonesia di mata dunia. Menyatukan hati kita bersama untuk memberantas segala ketidakadilan, penindasan dan keserakahan yang terjadi pada bangsa ini. Semoga bangsa ini mencapai apa yang dicita – citakan oleh seluruh rakyat Indonesia yakni kemakmuran yang menjamin kehidupan seluruh warga negara dan menjamin terciptanya keadilan yang merata.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar